EKONOMI ISLAM DI INDONESIA SUATU KEHARUSAN ATAU ALTERNATIF

Pertanyaan ini memang cukup sering diperdebatkan diberbagai forum diskusi seperti seminar. Ekonomi Islam sendiri muncul di Indonesia untuk pertama kali pada tahun 1990. Pada era tersebut, perkembangan ekonomi islam masih sangat lambat. Namun, pada tahun 2000-an terjadi akselerasi perkembangan ekonomi Islam. Bahkan bank – bank konvensional meluncurkan anak perusahannya yang beroperasi dengan berbasiskan syariah. Seperti BCA syariah, BNI syariah. Mandiri syariah, BRI syariah dan masih banyak lagi. Tercatat, sampai tahun 2010, terdapat 11 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah, 45 unit BPR Syariah, yang beroperasi di 103 kota di 33 provinsi. Asetnya pun berkembang sebanyak 44% per 2010.

Dengan banyaknya cabang bank syariah yang ada di Indonesia membuktikan bahwa sebenarnya bank dengan dasar syariah mempunyai prospek dan peluang yang cukup besar di masa depan untuk menjadi pilihan utama bagi masyarakat indonesia dan menggantikan sistem ekonomi konvensional yang sebelumnya diterapkan di Indonesia. Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan presiden Susilo bambang Yudhoyono dalam Festival Ekonomi Syariah (FES) 2009 di Jakarta Convention Center (JCC) menyampaikan bahwa system ekonomi syariah dapat terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tidak hanya presiden yang menyatakan keoptimisannya terhadap prospek ekonomi syariah namun Gubernur BI, Burhanuddin Abdulah (2005) menegaskan, ‘prospek perbankan syariah di masa depan, diperkirakan akan semakin cerah.

Lalu, apa kelebihan ekonomi syariah dibandingkan dengan ekonomi konvensional? Di dalam ekonomi syariah sistem riba dihapuskan dan diganti dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini dirasa lebih menguntungkan karena sistem ini tidak berpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah ataupun oleh nilai standar bunga yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, sistem ini di pengaruhi oleh hasil investasi yang diberikan bank, kepada investor yang membutuhkan dana. Inilah yang mengakibatkan mengapa bank- bank syariah tidak ikut kolaps sewaktu Indonesia dilanda krisis pada tahun 1998. Kelebihan lain yang dimiliki oleh bank syariah adalah lebih menitikberatkan pada sektor riil. Bagi Indonesia, pasar riil jauh lebih penting karena menyangkut denyut ekonomi sebagian besar masyarakat. Artinya, sektor riil lebih memihak kepada kepada kalangan masyarakat kelas bawah. Sektor riil merupakan sektor yang mempengaruhi sektor finansial. Jika sektro riil menurun, maka sektor finansial juga akan menurun. Begitu pula sebaliknya.

Untuk saat ini, ekonomi syariah masih merupakan sebuah alternatif baru bagi masyarakat Indonesia namun mempunyai peluang yang cukup besar agar menjadi pilihan utama masyarakat di masa depan. Saya mengatakan demikian karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan tidak semua orang dapat beralih dari sebuah system yang telah lama mereka anut sejak berpuluh puluh tahun dan secara tiba tiba harus menganut ke system yang relatif baru. Ini butuh penyesuaian! Selama ini, bank syariah dianggap sebagai “banknya orang Islam” sehingga mereka yang berasal dari kalangan agama lain lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank bank konvensional. Nah, paradigma ini memang harus diluruskan. Diperlukan sosialisasi yang lebih komprehensif dan mengena ke semua lapisan masyarakat tentang apa itu ekonomi Islam dan keuntungannya jika kita memilih ekonomi Islam. Kita tidak boleh serta merta memaksakan pendapat kita bahwa si A harus menabung di bank syariah , si B harus menabung di bank ini dan itu.

Tidak cukup dari sisi pensosialisasian saja agar ekonomi syariah menjadi pilihan utama di masa depan bagi masyarakat Indonesia namun juga dari sisi SDM nya juga harus dibenahi. Banyak lulusan sarjana ekonomi yang akan bekerja di bank bank syariah bingung mengenai sistem nya, karena pada waktu kuliah mereka diajarkan perekonomian konvensional. Maka dari itu, di perguruan – perguruan tinggi perlu dibukanya jurusan ekonomi syariah sehingga dapat mencetak lulusan lulusan yang berkompeten di bidang ekonomi syariah. Dan diharapkan lulusan – lulusan ini mampu memecahkan persoalan – persolan ekonomi syariah dan mampu berinovasi sehingga ekonomi syariah lebih maju dan berkembang.

Tantangan ketiga yang menanti perbankan syariah adalah pembenahan dari sisi kelembagaan. Dual banking system yang selama ini dijalankan perlu disempunakan. Sistem kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan karena hubungan manajemen, wewenang, serta struktur organiasi antara bank konvensional dengan unit syariahnya (subsystem) perlu diperjelas, agar sinergis. Bahkan, perlu dibentuk Deputi Gubernur khusus syariah.

Jika ekonomi syariah mampu melewati tantangan – tantangan tersebut, saya yakin untuk kedepannya ekonomi syariah akan mampu mendominasi semua sektor perekonomian di Indonesia.

Sumber : 

http://www.shariaheconomics.org

http://zonaekis.com/ekonomi-islam-di-indonesia-suatu-keharusan-atau-alternatif#more-2732

Berbagai Kebijakan Pemerintah Dalam Perekonomian Indonesia

jika kita berbicara tentang perekonomian Indonesia, yang akan terpikir di benak kita adalah tentang kondisi dan keadaan ekonomi di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, misalnya pendapatan nasional dan Produk Domestik Bruto (PDB). pendapatan nasional dan PDB yang tinggi menandakan kondisi perekonomian suatu negara sedang bergairah.

pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia.

yang pertama adalah kebijakan fiskal. kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

kebijakan fiskal mempunyai berbagai bentuk. salah satu bentuk kebijakan fiskal yang sedang marak adalah BLT. banyak orang melihat BLT hanya bantuan kepada orang yang kurang mampu. sebenarnya di balik itu ada tujuan khusus dari pemerintah. BLT diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat juga meningkat. dengan demikian permintaan dari masyarakat juga meningkat. meningkatnya permintaan dari masyarakat akan mendorong produksi yang pada akhirnya akan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.

contoh lain dari kebijakan fiskal adalah proyek-proyek yang diadakan oleh pemerintah. katakanlah pemerintah mengadakan proyek membangun jalan raya. dalam proyek ini pemerintah membutuhkan buruh dan pekerja lain untuk menyelesaikannya. dengan kata lain proyek ini menyerap SDM sebagai tenaga kerja. hal ini membuat pendapatan orang yang bekerja di situ bertambah. dengan bertambahnya pendapatan mereka akan terjadi efek yang sama dengan BLT tadi.

kebijakan fiskal juga dapat berupa kostumisasi APBN oleh pemerintah. misalnya dengan deficit financing. defcit financing adalah anggaran dengan menetapkan pengeluaran > penerimaan. deficit financing dapat dilakukan dengan berbagai cara. dahulu pemerintahan Bung Karno pernah menerapkannya dengan cara memperbanyak utang dengan meminjam dari Bank Indonesia. yang terjadi kemudian adalah inflasi besar-besaran (hyper inflation) karena uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. untuk menutup anggaran yang defisit dipinjamlah uang dari rakyat. sayangnya, rakyat tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman pada pemerintah. akhirnya, pemerintah terpaksa meminjam uang dari luar negeri.

tidak hanya Indonesia, tetapi Amerika Serikat juga pernah menerapkan deficit financing dengan mengadakan suatu proyek. proyek tersebut adalah normalisasi sungan Mississipi dengan nama Tenesse Valley Project. proyek ini dimaksudkan agar tidak terjadi banjir. proyek ini adalah contoh proyek yang menerapkan prinsip padat karya. dengan adanya proyek ini pengeluaran pemerintah memang bertambah, tetapi pendapatan masyarakat juga naik. pada akhirnya hal ini akan mendorong kegiatan ekonomi agar menjadi bergairah.

mari kita mengingat sedikit kejadian pada akhir tahun 1997 saat terjadi krisis moneter di Indonesia. pada saat itu nasabah berduyun-duyun mengambil uang di bank (fenomena bank rush) karena takut bank tidak mempunyai dana yang cukup untuk mengembalikan tabungan mereka. untuk mengatasi masalah ini bank-bank umum diberi pinjaman dari Bank Indonesia yang disebut Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI).

pada saat itu memang seluruh tabungan dijamin oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah juga harus mengambil tindakan saat terjadi fenomena tadi.

seharusnya saat suatu perusahaan (termasuk bank umum) kekurangan modal pemilik harus menambah modalnya pada perusahaan tersebut. ini berlaku pada umum dan pemerintah. jika pemerintah kekurangan dana, pemerintah bisa menambah dana dengan menjual saham yang dimiliki pemerintah. perlu diingat, ada beberapa perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah.

kebijakan yang kedua adalah kebijakan moneter. kebijakan moneter adalah kebijakan dengan sasaran mempengaruhi jumlah uang yang beredar. jumlah uang yang beredar dapat dipengaruhi oleh Bank Indonesia. selain dengan langsung menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar, mengatur jumlah uang yang beredar juga bisa menggunakan BI Rate. BI rate adalah instrumen dari pemerintah untuk acuan seberapa besar bunga simpanan jangka pendek, misalnya Surat Berharga Indonesia. biasanya bank-bank umum akan menaikkan atau menurunkan suku bunganya seiring dengan naik atau turunnya BI Rate. maka dari itu, saat BI Rate diturunkan, suku bunga kredit juga turun, sehingga biaya investasi ikut turun. dari sini, diharapkan investasi meningkat.

(kapitalis banget…)

kebijakan moneter juga mengatur tentang giro wajib minimum, yaitu jumlah simpanan bank umum di Bank Indonesia yang merupakan sebagian dari titipan pihak ketiga. saat ini giro wajib minimum sebesar 8 % dari titipan pihak ketiga.

kebijakan moneter juga berpengaruh dalam perdagangan internasional dengan mengendalikan tarif ekspor impor. jika tarif impor naik, dorongan untuk impor berkurang. jika tarif impor turun, dorongan untuk ipmpor bertambah dan harga barang-barang impor menjadi lebih murah.

sedikit tambahan, sekitar 95 % kapas yang digunakan sebagai produksi di Indonesia adalah hasil impor. dalam kasus ini industri katun sebagai hasil olahan kapas dalam negeri akan turun jika tarif impor naik.

satu lagi kebijakan yang dimiliki pemerintah Indonesia adalah kebijakan sektoral. kebijakan ini menitikberatkan pada satu dari sembilan sektor perekonomian di Indonesia. misalnya, di sektor pertanian pemerintah memberikan subsidi pupuk. subsidi ini diberikan agar harga pupuk murah. dengan demikian pupuk akan terdorong untuk dipakai. contoh lainnya adalah kebijakan di sektor industri. di sektor ini pemerintah membuat kebijakan kawasan ekonomi khusus. kawasan ekonomi khusus adalah kawasan yang khusus digunakan untuk pendirian industri. misalnya, kawasan industri Cilacap. kawasan ini mempunyai hak khusus, misalnya di Batam impor bahan mentah tidak terkena pajak, sehingga hal ini akan mendorong produksi di sana.

Sumber :

http://penxpower.wordpress.com/2009/02/20/berbagai-kebijakan-pemerintah-dalam-perekonomian-indonesia/